Rencana Detail Tata Ruang
Pengolahan Citra Satelit Pansharpened
Citra Satelit Terbaru 2019 2020 2021

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pada dasarnya kawasan hutan termasuk sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan di bidang kehutanan dan non-kehutanan yang diawasi menggunakan citra satelit. Pemanfaatan kawasan ini umumnya difungsikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di sektor kehutanan. Sementara untuk penggunaan kawasannya difungsikan untuk pembangunan di luar dari kehutanan.

Namun meski begitu, prinsip dari pemanfaatan daerah hutan ini bisa juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan di luar dari kegiatan kehutanan. Akan tetapi tentunya hal tersebut disesuaikan dengan batasan tertentu. Yaitu batasannya hanya meliputi di daerah hutan lindung dan produksi saja.

Selanjutnya untuk pemanfaatan kawasan hutan di bidang sektor non-kehutanan bisa dilakukan lewat izin dulu. Mekanisme yang digunakan untuk perizinan kawasan kehutanan ini adalah PPKH atau bisa juga menggunakan TMKH. Melihat hal tersebut, maka penting bagi pemilik kepentingan memahami mekanisme tersebut sebelum melakukan perizinan.

Mekanisme Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Untuk memenuhi mekanisme IPPKH atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini diperlukan bantuan dari citra satelit resolusi tinggi. Sehingga permohonan izin pemilik kepentingan bisa diterima. IPPKH sendiri adalah penggunaan kawasan hutan demi kepentingan pembangunan di luar dari kehutanan itu sendiri.

Namun dalam hal ini, perizinannya tidak meliputi perubahan fungsi saja dan khusus untuk peruntukan daerah hutan. Jadi kawasannya nanti tetap di kembalikan kepada Negara berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan sampai berakhir. Kawasan hutan yang bisa digunakan untuk PPKH hanya hutan lindung dan produksi saja.

Sedangkan TMKH singkatan dari Tukar Menukar Kawasan Hutan. Ini adalah pemanfaatan daerah hutan dengan cara mengubah peruntukan kawasannya menjadi bukan daerah kehutanan namun diimbangi dengan memberikan lahan penggantinya. Dimana awalnya dari bukan kawasan kehutanan menjadi sebaliknya. Semuanya disesuaikan dengan peta foto satelit.

Pemanfaatan kehutanan menggunakan mekanisme TMKH ini harus ada lahan pengganti yang diberikan di luar dari daerah hutan. Kemudian daerah tersebut dijadikan sebagai kawasannya untuk kepentingan pembangunan di luar dari kehutanan. Dalam hal ini daerah yang dipakai untuk TMKH merupakan hutan produksi tetap dan terbatas.

Jadi didalamnya tidak ada izin pemanfaatan hutan atau surat persetujuan dari TMKH itu sendiri. Untuk mengajukan perizinan IPPKH dan TMKH bisa dilakukan melalui Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Permohonan tersebut bisa diajukan juga kepada menteri, walikota, gubernur, dll.

Syarat Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

Untuk memenuhi persyaratan teknis IPPKH maka diperlukan peta citra satelit yang mendetail. Proses perizinan teknisnya sendiri harus disesuaikan dengan pasal 50 ayat 3 dalam UU No. 41 th 1999. Yaitu seputar kehutanan bahwa setiap orang tidak diperkenankan bereksplorasi di kawasan tersebut sebelum memiliki izin.

Izin tersebut harus didapatkan dari pejabat berwenang seperti Menteri Kehutanan. Peraturan tersebut ditegaskan juga dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 sesuai dengan ketentuan Menteri Kehutanan. Bahwa untuk penggunaan kawasan hutan di luar dari kegiatan kehutanan harus disesuaikan dengan IPPKH yang berlaku.

Persyaratan teknis untuk IPPKH ini diatur dalam pasal 15 ayat 1 yang meliputi rencana kerja untuk pemanfaatan kawasan kehutanan harus disertai dengan peta lokasi berskala 1:50.0000. Atau setidaknya harus disertai dengan peta lokasi terbesar di daerah tersebut sesuai dengan informasi luas yang diminta.

Selain itu peta lokasi tersebut harus berasal dari satelit yang terbaru, setidaknya tidak lebih dari 2 tahun terakhir liputannya dengan resolusi minimal 15 meter. Dalam hal ini penafsiran satelitnya harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten berbentuk hard copy dan digital sesuai dengan citra satelit